Hal itu dikatakan salah seorang Keluarga penerima manfaat (KPM) Desa Luhurjaya, mengatakan dirinya pribadi tidak pernah merasa dirugikan oleh pengurus atau relawan Bansos, (31/01/2026).
Lia (37Th), seorang KPM PKH desa Luhurjaya, mengatakan merasa kaget ketika Ia menemukan berita di sebuah akun tiktok.
"Nominal diberita tersebut menurut saya mengagetkan, padahal Ketika Kami menerima bansos di terima utuh, tidak pernah ada yang namanya pemotongan tapi yang ada dengan iklas kami memberi alakadarnya sebagai ungkapan terima kasih kepada relawan yang telah membantu ketika ada informasi atau ada kendala dalam pencairan Bansos. jika kartu ATM hilang atau rusak merekalah yang mengurus ke BRI,".tegasnya.
"Dengan adanya bantuan sosial ini, Kami sangat merasa terbantu untuk itu sudah sepantasnya kami berterima kasih kepada pihak Pemerintah", katanya.
Sementara, kepala desa Luhurjaya, Mulyana, ketika ditemui di kediamannya (31/01/2025) mengatakan dirinya merasa kaget ketika dihubungi pihak yang mengaku dari media via aplikasi watsapp yang memberikan informasi adanya dugaan pungli di desanya,
Ia segera mengevaluasi dan mengumpulkan KPM bansos untuk menindak lanjuti serta mencari informasi terkait permasalahan ini.
Setelah ditelusuri menurutnya ternyata dugaan itu sebenarnya hanya kesalah pahaman saja, hasil penelusuran kami di desa, ada seorang KPM yang mengaku pernah didatangi awak media serta ditanyai berbagai hal terkait bantuan. Karena warga tersebut bingung sehingga salah dalam memberikan informasi. Padahal apa yang di tuduhkan tidak seperti dugaan di berita tersebut, Opini yang dibangun dalam berita tersebut seolah olah ada potongan Bansos yang dilakukan pihak oknum tertentu, serta semua KPM tidak memegang Buku tabungan dan ATM Bansos, padahal itu semua tidak benar, Saya tegaskan pihak desa tidak pernah menahan atau memegang ATM maupun buku tabungan milik KPM, kecuali pada akhir tahun 2025 lalu, karena ada penarikan butab dan ATM ketika ada pemeriksaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak, untuk pendataan dan audit jika ada KPM yang desil penghasilannya naik atau terlibat pinjol atau judol maka bantuan otomatis akan di hentikan oleh Pemerintah", terangnya.
"Saya sudah kroscek turun langsung kepada warga dan dengan adanya kejadian seperti ini kami pihak Pemerintah desa merasa terbantu dengan kontrol sosial, dalam pelayanan publik tentunya sebagai manusia biasa Kami pasti banyak kekurangan dan Kami juga pasti khawatir jika ada warga yang dirugikan seperti dalam pemberitaan, namun setelah kroscek sampai saat ini tidak ada seorangpun warga yang mengaku merasa dirugikan", pungkasnya.(Red)
Social Header