Lebak, gemaindonews.com – Aliansi Mahasiswa Lebak yang terdiri dari GMNI, HMI, HMI MPO, PMII, dan Kumala menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (2/3/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai refleksi satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai kurun waktu satu tahun cukup untuk menunjukkan arah kebijakan, komitmen reformasi birokrasi, serta keberpihakan pembangunan kepada masyarakat. Namun, hingga saat ini mereka menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, mulai dari tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, hingga pemerataan pembangunan di Kabupaten Lebak.
Dalam orasinya, perwakilan aliansi menyebut adanya dugaan maladministrasi dan ketidakadilan sosial yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti. Meski demikian, mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial, bukan bentuk antipati terhadap pemerintah daerah.
“Kami tidak anti pemerintah, tetapi kami menolak ketidakadilan, ketertutupan, dan penyimpangan kekuasaan,” tegas perwakilan mahasiswa dalam orasi yang turut dihadiri Ketua GMNI Lebak Rizki Dwi Saputra dan Ketua HMI MPO Ananda Widyannugraha.
Sorotan Program dan Dugaan Penyimpangan
Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Lebak menyampaikan sejumlah tuntutan strategis. Mereka mendesak transparansi atas dugaan permainan tender dalam proyek rehabilitasi alun-alun, termasuk membuka dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek kepada publik.
Mahasiswa juga menyoroti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah desa dan perkotaan. Selain itu, mereka meminta evaluasi pembangunan dan pengelolaan Pasar Semi Rangkasbitung agar tidak membebani pedagang kecil.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) turut menjadi perhatian. Mahasiswa mendesak dilakukan audit menyeluruh guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan bebas dari praktik titip-menitip penerima manfaat. Dugaan pungutan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional juga diminta untuk diusut jika terbukti melanggar ketentuan.
Tuntutan lainnya meliputi percepatan pembangunan Pustu Gunung Gede di Kecamatan Panggarangan, audit anggaran pembangunan pujasera dan toilet senilai Rp1,3 miliar, hingga klarifikasi pengadaan pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat eselon II yang disebut menelan anggaran lebih dari Rp350 juta.
Mahasiswa juga mendesak penertiban mobil pengangkut pasir yang beroperasi di luar jam operasional serta meminta pemerintah daerah memaparkan secara terbuka indikator dan capaian program prioritas pembangunan.
Desak Respons Resmi Pemkab
Aliansi Mahasiswa Lebak meminta Pemerintah Kabupaten Lebak segera memberikan tanggapan resmi dan langkah konkret atas berbagai tuntutan tersebut. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila dalam waktu yang wajar tidak ada respons dari pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lebak terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa. (Red)
Social Header